HAK ANGKET DAN ANGKAT

HAK ANGKET = Anggaran Ketahuan  

Setiap orang baik menjadi pimpinan dinegara ini akan banyak serangan dari orang tidak baik, dengan kata lain bahwa dinegara ini banyak sekali orang yang tidak baik menjadi pimpinan.

Budaya lama yang menjadi kebiasaan yang orang tidak baik
lakukan itu sudah menjadi wajar dan dianggap normal atau baik oleh orang yang tidak baik. Akibat dari itu semua akan selalu disingkirkan orang yang tidak baik tersebut.
Bayangkan hampir 99 % anggota DPRD DKI menyetujui Hak Angket yang nota bene ingin menjatuhkan orang baik dengan kata lain bahwa yang menyetujui hak angket adalah orang yang tidak baik.
Kenapa ? tidak pantas duduk sebagai wakil rakyat di DPRD, karena rakyat tidak memilih mereka untuk menjatuhkan orang baik yang juga membela kepetingan rakyat. Rakyat juga mempunyai HAK ANGKAT untuk mengusir mereka angkat kaki dari gedung DPRD.
Ahok adalah angin segar perubahan yang selama ini di dambakan rakyat Indonesia.
Salam Perubahan

VIDEO Nasdem tarik dukungan Hak Angket

BERANIKAH JOKOWI MELANTIK KAPOLRI YANG SUDAH TERLANJUR MENJADI TERSANGKA ?

Keputusan Jokowi untuk ‘Menunda’ (bukan ‘Membatalkan’!) pelantikan calon Kapolri terpilih Budi Gunawan, yang ditetapkan sbg Tersangka oleh KPK, dinilai sejumlah pihak sbg ‘Jalan Tengah’ yg UNTUK SEMENTARA mampu meredam Ketegangan antara Polri-‘Wakil Rakyat’ dan KPK-‘Suara Rakyat’. Bagi KPK, menetapkan ‘Menteri sebagai Tersangka’, itu sudah biasa. Tapi menetapkan Kapolri sebagai Tersangka itu lebih Dahsyat dari kasus ‘Cicak Vs Buaya’. Pertanyannya, beranikah Jokowi melantik Tersangka menjad Kapolri?  

Pertanyaan yang sederhana yang timbul dari beberapa orang awam yang tidak mengerti polotik adalah :

1. Memang tidak adalagi orang baik di institusi di antara calon Kapolri yang tersangka ini Pak Jokowi ?

2. Mengapa harus memaksakan orang tersebut menjadi kapolri..... patut diduga ada maksud apa ?

kata Gusdur "Gitu saja kok repot"  . Jikalau diulur ulur terus niscaya institusi tersebut seperti kereta tanpa kepala. Coba pertimbangkan soal ancaman pihak luar seperti ISIS kepada Polri misalnya, jika terus tanpa cepat mengambil tindakan niscaya NKRI bisa kecolongan dikarenakan ribut ribut di petinggi institusi ini soal kedudukan dan Jabatan. Padahal sesederhana kata orang orang awam memandang ngapain sih Pak Jokowi kan tinggal kasi Opsi beberapa tetapi jangan satu orang saja untuk menjadi calon Kapolri. Kecuali jikalau memang ternyata sudah lebih dari satu calon yang diajukan ternyata semuanya adalah tersangka? ha ha ha nah baru cari dari luar institusi untuk menjadi Kapolrinya. 

Jawaban saya sederhana bukan bermaksud mempengaruhi keputusannya akan tetapi tebakannya adalah Pak Jokowi Presiden tidak akan melantik Kapolri yang tersangka ini akhirnya, sebab ini situasi yang akan menjebak kredibilitasnya di mata publik baik dalam dan luar negeri. Soal waktu mengulur hanya untuk menghitung sambil berpikir langkah selanjutnya bak seperti orang sedang bermain catur saja. Agar jangan sampai lawan politiknya membuat jebakan jebakan baru. 

Rakyat tak Puas Kepemimpinan Jokowi, Ini Pembelaan Nasdem

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia merilis hasil riset triwulannya yang menunjukkan 74,60 persen publik belum puas terhadap kepemimpinan Joko Widodo. Ketua Fraksi Partak Nasional Demokrat, Viktor Laiskodat menilai wajar jika di awal pemerintahan publik masih belum percaya pada Jokowi-JK.

Menurut Viktor, hasil survei pasti didasari dengan metodologi keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya, patut diapresiasi. Soal masih tingginya angka tidak puas atas kepemimpinan Jokowi, menurut Viktor karena ada beberapa sebab.

"Pertama, masalah yang ditinggalkan pemerintahan lama terlalu banyak. Sehingga Jokowi mati-matian untuk menyelesaikannya," kata dia padaROL, Rabu (21/1).

Ketua DPP Nasdem ini menambahkan, di awal pemerintahan Jokowi masih butuh waktu untuk mengkonsolidasikan jajaran menteri-menterinya dalam bekerja. Hal ini tidak mudah karena pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga bulan.

Jokowi, kata dia, harus menata dari awal seluruh jajarannya agar bekerja sesuai dengan visi dan misinya. Terlebih, di awal pemerintahan ini, Jokowi dihantam dengan berbagai goncangan politik, salah satunya dengan penetapan calon Kapolri sebagai tersangka.

Jajaran menteri Jokowi harus sudah siap untuk mendukung dan menyelesaikan goncangan politik ini agar publik kembali percaya dengan mantan wali kota Solo tersebut. Kalau goncangan politik di tiga bulan pertama ini dilalui dengan baik, imbuh Viktor, maka popularitas Jokowi dan kepuasan masyarakat akan ikut naik.

Sebab, Jokowi memiliki dua syarat utama sebagai pemimpin, yaitu jujur dan tidak tamak. Jika jajaran menteri Jokowi tidak terjebak kepentingan pragmatis, publik akan melihat Jokowi sebagai harapan. "Pemerintahan naik turun itu biasa, tapi saya optimistis enam bulan ke depan akan makin baik lagi," imbuh Viktor.

Tiga Jenis Politik Uang versi NasDem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem mengungkapkan modus-modus politik uang yang terjadi selama pemilu legislatif 2014. Ada tiga jenis modus politik yang paling sering terjadi saat pemilu legislatif kemarin.

Ketua Badan Advokasi Hukum Partai NasDem, Taufik Basari, menjelaskan modus pertama politik uang adalah pemberian uang atau barang secara langsung saat sosialisasi.

"Modus kedua ada dalam bentuk politik transaksional berupa janji-janji material. Di dapil saya, Jakarta Timur, yang paling tren adalah pemberian ambulans dan gaji pada Ketua RT/RW serta tokoh masyarakat. Ada juga yang memperbaiki jalan atau membuat sekretariat," ujar Taufik di kantor DPP NasDem, Senin (28/4/2014).

Modus ketiga politik uang adalah serangan fajar. Serangan fajar yang sering dilakukan saat pemilu legislatif kemarin, dilakukan dua sampai tiga hari sebelum pemungutan suara.

BAWASLU DKI TERINDIKASI MAIN MATA

Masyarakat kecewa terhadap upaya penuntasan politik uang 

Kecewa dengan kinerja Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu )  DKI Jakarta, puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa. Massa yang tergabung dalam aliansi Pemilu Bersih ( APB ), menuding komisioner Bawaslu DKI " masuk angin ". 

Bawaslu DKI dianggap melempem dalam menangani kasus kasus dugaan politik uang. " Bawaslu harus tegas, jangan sampai masuk angin. Kami juga akan melaporkan ke DKPP terkait kinerja Bawaslu DKI , " ujar Sidik dari Himpunan Masyarakat untuk Keadilan dan Kemanusiaan ( HUMANIKA ) Jakarta. Saat menggelar aksi didepan kantor Bawaslu DKI kemarin ( 23/4).

Sidik mendesak Komisioner Bawaslu DKI agar segera dilakukan pencopotan terhadap anggota yang tidak netral. Sehingga lembaga pengawas pemilu tersebut bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, serta tidak tekontaminasi dengan kepentingan pribadi. 

Sedangkan Hari dari Forum Dinamika Masyarakat ( FDM ) menegaskan, masyarakat kecewa dengan kinerja Bawaslu DKI di Pemilu Legislatif 2014. Pasalnya dari sekian banyak pengaduan masyarakat terkait dengan kasus dugaan politik uang namun tidak dilakukan penelusuran secara tuntas." banyak laporan disampaikan. Tindak lanjutnya bagaimana, " sesal dia.

Sementara itu, Riki dari Forum Peduli Masyarakat Kecil ( FPMK ) mengatakan pihaknya juga akan melapor Bawaslu RI terkait dengan kinerja Bawaslu DKI. " setelah demo, kami juga melaporkan Bawaslu ke DKPP.  Masa banyak bukti yang disampaikan, namun tidak di proses. Ditanya hasil kajian Bawaslu, dalam menghentikan kasus laporan seperti apa, juga kurang transparan, " pangkas dia. (dai)

KPK DIMINTA SELIDIKI DUGAAN SUAP BAWASLU DKI

Kinerja Badan Pengawasan Pemilu ( Bawaslu ) DKI Jakarta kini menjadi sorotan. Ini setalah lembaga yang bertugas menjadi wasit pemilu itu tidak bisa menyelesaikan perkara pelanggaran pemilu yang dilakukan sejumlah calon legislative ( CALEG ).

Kini Bawaslu DKI Jakarta juga ikut bermain mata dengan sejumlah caleg dalam berbagai perkara pelanggaran pemilu . Seperti dalam kasus dugaan money politics oleh caleg.  Terkait persoalan itu, forum Indonesia untuk transparansi anggaran ( FITRA ) menilai, berpeluang terjadi tindak penyuapan terhadap Bawaslu Jakarta .

“ Saya sangat yakin kalau Bawaslu di Jakarta menerima suap dari semua perkara money politics yang dilakukan caleg. Karena jelas dari semua caleg yang dilaporkan warga melakukan money politics tidak ditangani tuntas, semua di mentahkan dengan alasan tidak ada bukti kuat “ Tegas Koodinator Insvestigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadapi kemarin. 

Dari kasus caleg incumbent asal Partai Gerindra Rani Maulani, sangat jelas telah jatuh ketetapan hukum. Yakni terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh Rani. Namun Bawaslu DKI justru menganggap bahwa kasus tersebut tidak bias ditindaklanjuti karena kurang bukti, bahkan dianggap kadaluarsa.

“Dari alasan yang diberikan Bawaslu DKI untuk menghentikan penyeklidikan terhadap kasus Rani, semua orang pasti menduga kalau Bawaslu menerima suap untuk menghentikan perkara Rani, “  tandas Uchok . 

Apabila dugaan suap ini sudah mengarah kepada Bawaslu DKI Uchok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) turun tangan menyelidiki dugaan suap tersebut. “ Bawaslu merupakan lembaga Pemerintah . Jadi ketika ada dugaan suap disana . KPK memang wajib turun, “ tegasnya .

Uchokpun mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilu ini, Bawaslu memang rawan terkena kasus suap.  Betapa tidak, Bawaslu menangani Caleg berperkara, apalagi Caleg sudah dipastikan lolos menjadi wakil rakyat. Maka si Caleg tersebut akan menhalalkan berbagai cara agar perkaranya tidak dilanjutkan, “ disinilah suap suap terhadap Bawaslu  terbuka, “ tambah dia. 

Sementara dari hasil rekapitulasi perhitungan suara KPUD DKI Jakarta, Nama Rani diloloskan dalam daftar Caleg Partai Gerindra untuk duduk sebagai wakil rakyat. Padahal dalam siding perkara gabungan penegak hukum ( GAKUMDU), dalam perkara laporan money politics yang dilakukan Rani, GAKUMDU menyatakan terdapat tindak pidana. (pes) Harian Wakil Rakyat Hari Kamis 24 April 2014 LIHAT VIDEONYA 

GERAKAN PEMILU BERSIH INDONESIA ( GERSIN )