REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia merilis hasil riset triwulannya yang menunjukkan 74,60 persen publik belum puas terhadap kepemimpinan Joko Widodo. Ketua Fraksi Partak Nasional Demokrat, Viktor Laiskodat menilai wajar jika di awal pemerintahan publik masih belum percaya pada Jokowi-JK.
Menurut Viktor, hasil survei pasti didasari dengan metodologi keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya, patut diapresiasi. Soal masih tingginya angka tidak puas atas kepemimpinan Jokowi, menurut Viktor karena ada beberapa sebab.
"Pertama, masalah yang ditinggalkan pemerintahan lama terlalu banyak. Sehingga Jokowi mati-matian untuk menyelesaikannya," kata dia padaROL, Rabu (21/1).
Ketua DPP Nasdem ini menambahkan, di awal pemerintahan Jokowi masih butuh waktu untuk mengkonsolidasikan jajaran menteri-menterinya dalam bekerja. Hal ini tidak mudah karena pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga bulan.
Jokowi, kata dia, harus menata dari awal seluruh jajarannya agar bekerja sesuai dengan visi dan misinya. Terlebih, di awal pemerintahan ini, Jokowi dihantam dengan berbagai goncangan politik, salah satunya dengan penetapan calon Kapolri sebagai tersangka.
Jajaran menteri Jokowi harus sudah siap untuk mendukung dan menyelesaikan goncangan politik ini agar publik kembali percaya dengan mantan wali kota Solo tersebut. Kalau goncangan politik di tiga bulan pertama ini dilalui dengan baik, imbuh Viktor, maka popularitas Jokowi dan kepuasan masyarakat akan ikut naik.
Sebab, Jokowi memiliki dua syarat utama sebagai pemimpin, yaitu jujur dan tidak tamak. Jika jajaran menteri Jokowi tidak terjebak kepentingan pragmatis, publik akan melihat Jokowi sebagai harapan. "Pemerintahan naik turun itu biasa, tapi saya optimistis enam bulan ke depan akan makin baik lagi," imbuh Viktor.
Tidak ada komentar :
Posting Komentar