BERANIKAH JOKOWI MELANTIK KAPOLRI YANG SUDAH TERLANJUR MENJADI TERSANGKA ?

Keputusan Jokowi untuk ‘Menunda’ (bukan ‘Membatalkan’!) pelantikan calon Kapolri terpilih Budi Gunawan, yang ditetapkan sbg Tersangka oleh KPK, dinilai sejumlah pihak sbg ‘Jalan Tengah’ yg UNTUK SEMENTARA mampu meredam Ketegangan antara Polri-‘Wakil Rakyat’ dan KPK-‘Suara Rakyat’. Bagi KPK, menetapkan ‘Menteri sebagai Tersangka’, itu sudah biasa. Tapi menetapkan Kapolri sebagai Tersangka itu lebih Dahsyat dari kasus ‘Cicak Vs Buaya’. Pertanyannya, beranikah Jokowi melantik Tersangka menjad Kapolri?  

Pertanyaan yang sederhana yang timbul dari beberapa orang awam yang tidak mengerti polotik adalah :

1. Memang tidak adalagi orang baik di institusi di antara calon Kapolri yang tersangka ini Pak Jokowi ?

2. Mengapa harus memaksakan orang tersebut menjadi kapolri..... patut diduga ada maksud apa ?

kata Gusdur "Gitu saja kok repot"  . Jikalau diulur ulur terus niscaya institusi tersebut seperti kereta tanpa kepala. Coba pertimbangkan soal ancaman pihak luar seperti ISIS kepada Polri misalnya, jika terus tanpa cepat mengambil tindakan niscaya NKRI bisa kecolongan dikarenakan ribut ribut di petinggi institusi ini soal kedudukan dan Jabatan. Padahal sesederhana kata orang orang awam memandang ngapain sih Pak Jokowi kan tinggal kasi Opsi beberapa tetapi jangan satu orang saja untuk menjadi calon Kapolri. Kecuali jikalau memang ternyata sudah lebih dari satu calon yang diajukan ternyata semuanya adalah tersangka? ha ha ha nah baru cari dari luar institusi untuk menjadi Kapolrinya. 

Jawaban saya sederhana bukan bermaksud mempengaruhi keputusannya akan tetapi tebakannya adalah Pak Jokowi Presiden tidak akan melantik Kapolri yang tersangka ini akhirnya, sebab ini situasi yang akan menjebak kredibilitasnya di mata publik baik dalam dan luar negeri. Soal waktu mengulur hanya untuk menghitung sambil berpikir langkah selanjutnya bak seperti orang sedang bermain catur saja. Agar jangan sampai lawan politiknya membuat jebakan jebakan baru. 

Rakyat tak Puas Kepemimpinan Jokowi, Ini Pembelaan Nasdem

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia merilis hasil riset triwulannya yang menunjukkan 74,60 persen publik belum puas terhadap kepemimpinan Joko Widodo. Ketua Fraksi Partak Nasional Demokrat, Viktor Laiskodat menilai wajar jika di awal pemerintahan publik masih belum percaya pada Jokowi-JK.

Menurut Viktor, hasil survei pasti didasari dengan metodologi keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya, patut diapresiasi. Soal masih tingginya angka tidak puas atas kepemimpinan Jokowi, menurut Viktor karena ada beberapa sebab.

"Pertama, masalah yang ditinggalkan pemerintahan lama terlalu banyak. Sehingga Jokowi mati-matian untuk menyelesaikannya," kata dia padaROL, Rabu (21/1).

Ketua DPP Nasdem ini menambahkan, di awal pemerintahan Jokowi masih butuh waktu untuk mengkonsolidasikan jajaran menteri-menterinya dalam bekerja. Hal ini tidak mudah karena pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga bulan.

Jokowi, kata dia, harus menata dari awal seluruh jajarannya agar bekerja sesuai dengan visi dan misinya. Terlebih, di awal pemerintahan ini, Jokowi dihantam dengan berbagai goncangan politik, salah satunya dengan penetapan calon Kapolri sebagai tersangka.

Jajaran menteri Jokowi harus sudah siap untuk mendukung dan menyelesaikan goncangan politik ini agar publik kembali percaya dengan mantan wali kota Solo tersebut. Kalau goncangan politik di tiga bulan pertama ini dilalui dengan baik, imbuh Viktor, maka popularitas Jokowi dan kepuasan masyarakat akan ikut naik.

Sebab, Jokowi memiliki dua syarat utama sebagai pemimpin, yaitu jujur dan tidak tamak. Jika jajaran menteri Jokowi tidak terjebak kepentingan pragmatis, publik akan melihat Jokowi sebagai harapan. "Pemerintahan naik turun itu biasa, tapi saya optimistis enam bulan ke depan akan makin baik lagi," imbuh Viktor.